Jakarta (ANTARA News) - DPR dan Pemerintah telah menyepakati anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2017 senilai Rp108 triliun, dengan pertimbangan anggaran bagi pertahanan dan kedaulatan Indonesia tidak dapat dikompromikan.
"Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2017 sudah disepakati di Badan Anggaran dan di Komisi I DPR sudah disetujui yaitu Rp108 triliun. Jumlah itu tertinggi selama 12 tahun terakhir," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan porsi anggaran senilai Rp108 triliun itu dibagi secara proporsional untuk anggaran belanja rutin dan belanja barang. Namun Hanafi enggan merinci jumlah masing-masing porsi anggaran tersebut.
"Porsinya proporsional antara belanja rutin dan belanja barang," ujarnya.
Dia mengakui pada awal pengajuan anggaran Kemhan/TNI senilai Rp104 triliun sempat ditolak Komisi I DPR karena tidak sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menganggarkan anggaran sebesar 1,5 persen dari PDB.
Menurut dia pada saat itu Komisi I DPR meminta pemerintah berpikir ulang karena "jomplang" dengan komitmen pemerintah.
"Lalu diajukan lagi dalam rapat khusus antara Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Menkeu bagus karena punya niat dan itikad bagus untuk mengusahakan itu (1,5 persen dari PDB) dan sekarang sudah disepakati," katanya.
Politikus PAN itu mengatakan, Komisi I DPR menilai bahwa kedaulatan dan pertahanan negara merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan.
Karena itu menurut dia, sangat disayangkan kalau anggaran Kemhan/TNI dikurangi dengan alasan teknis ekonomi.
"Kita diamati negara tetangga, di tengah kelesuan ekonomi kita harus tetap menjaga kedaulatan dan pertahanan negara," katanya.
(Antara)