militer-id.blogspot.COM,.(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berharap Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi prajurit dan keluarganya serta jangan sampai karena aturan-aturan yang ada, justru menghambat pelayanan kesehatan yang berakibat pada tidak tercapainya sasaran untuk memelihara derajat kesehatan prajurit maupun keluarganya.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam amanatnya yang dibacakan Kasum TNI Laksdya TNI Dr Didit Herdiawan M.P.A., M.B.A. dihadapan 237 peserta acara Rekonsiliasi Data Peserta dan Evaluasi Program Kerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 19 s.d. 21 Desember 2016, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
Panglima TNI menyampaikan bahwa dengan mengikuti program ini diharapkan dapat tercapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bagi anggota TNI / PNS beserta keluarganya di manapun berada dan bertugas, baik pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan TNI maupun fasilitas kesehatan pada umumnya. “Saat ini jumlah peserta BPJS dari TNI/PNS beserta keluarganya telah mencapai sebanyak 1.524.201 peserta,” katanya.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan terkait pelayanan kesehatan maupun kepesertaannya diantaranya mengenai administrasi kepesertaan, akses pelayanan, regulasi, dukungan obat-obatan dan prosedur yang mungkin kurang sesuai harapan prajurit TNI, sumber daya manusia, serta sarana prasarana baik di tingkat pusat maupun lapangan.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, hal ini sering memunculkan kritik bahkan timbul kesan negatif terhadap program jaminan kesehatan, yang bila tidak segera ditangani secara cepat dan tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan program JKN-KIS yang dilaksanakan oleh BPJS. “Saya menilai sangat tepat kegiatan Rekonsiliasi Data dan Evaluasi Program JKN-KIS bagi personel TNI tahun 2016 ini,” ujarnya.
“Kegiatan ini bisa menjadi sarana komunikasi antara peserta, fasilitas kesehatan TNI dalam pelaksana pelayanan kesehatan, dengan BPJS sebagai penyelenggara program JKN-KIS dan mampu menemukan penyelesaian masalah secara komprehensif agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan efisien,” harap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sampai saat ini TNI terlibat aktif dalam pelayanan BPJS, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial dan Perpang TNI Nomor 45 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan di lingkungan TNI. “Saya minta kepada pejabat personel tiap angkatan agar segera menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan maupun masalah kepesertaan yang mungkin masih menjadi keluhan prajurit maupun keluarganya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain; Kapuskes TNI, Kepala RSPAD, Jajaran Perwira Tinggi TNI, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, Direktur Pelayanan serta Jajaran GM, SM dan Manager BPJS Kesehatan.@ATR
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam amanatnya yang dibacakan Kasum TNI Laksdya TNI Dr Didit Herdiawan M.P.A., M.B.A. dihadapan 237 peserta acara Rekonsiliasi Data Peserta dan Evaluasi Program Kerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 19 s.d. 21 Desember 2016, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
Panglima TNI menyampaikan bahwa dengan mengikuti program ini diharapkan dapat tercapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bagi anggota TNI / PNS beserta keluarganya di manapun berada dan bertugas, baik pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan TNI maupun fasilitas kesehatan pada umumnya. “Saat ini jumlah peserta BPJS dari TNI/PNS beserta keluarganya telah mencapai sebanyak 1.524.201 peserta,” katanya.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan terkait pelayanan kesehatan maupun kepesertaannya diantaranya mengenai administrasi kepesertaan, akses pelayanan, regulasi, dukungan obat-obatan dan prosedur yang mungkin kurang sesuai harapan prajurit TNI, sumber daya manusia, serta sarana prasarana baik di tingkat pusat maupun lapangan.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, hal ini sering memunculkan kritik bahkan timbul kesan negatif terhadap program jaminan kesehatan, yang bila tidak segera ditangani secara cepat dan tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan program JKN-KIS yang dilaksanakan oleh BPJS. “Saya menilai sangat tepat kegiatan Rekonsiliasi Data dan Evaluasi Program JKN-KIS bagi personel TNI tahun 2016 ini,” ujarnya.
“Kegiatan ini bisa menjadi sarana komunikasi antara peserta, fasilitas kesehatan TNI dalam pelaksana pelayanan kesehatan, dengan BPJS sebagai penyelenggara program JKN-KIS dan mampu menemukan penyelesaian masalah secara komprehensif agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan efisien,” harap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sampai saat ini TNI terlibat aktif dalam pelayanan BPJS, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial dan Perpang TNI Nomor 45 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan di lingkungan TNI. “Saya minta kepada pejabat personel tiap angkatan agar segera menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan maupun masalah kepesertaan yang mungkin masih menjadi keluhan prajurit maupun keluarganya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain; Kapuskes TNI, Kepala RSPAD, Jajaran Perwira Tinggi TNI, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, Direktur Pelayanan serta Jajaran GM, SM dan Manager BPJS Kesehatan.