militer-id.blogspot.COM,.(8/12),.Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan negara tentu membutuhkan ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diantaranya didukung oleh kemampuan industri pertahanan (Indhan). Patut diakui kemampuan Inhan masih terbatas sehingga diperlukan upaya untuk melalukan pengembangan dan pamanfaatannya. Kesenjangan komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergitas antar pemangku kepentingan mengakibatkan belum terwadahinya pemenuhan alutsista TNI sesuai spesifikasi.
Dikatakan Ketua Umum Nasional Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI) , Marsda TNI Dr. Usra Hendra Harahap, M.Si bahwa penyelenggaraan Inhan memerlukan sinergitas dan integritas segenap pemanglu kepentingan untuk dapat lebih menjembatani keserasian dalam memprioritaskan produksi dan penyediaan alutsista sesuai spesifikasi dan kebutuhan operasional. "NASPCI menyelenggarakan Focus Grup Discussion melibatkan para pakar dan praktisi serta segenap pemangku kepentingan terkait Indhan dalam rangka menyelaraskan kesatuan pandangan atau pemikiran bersama" kata Usra saat membuka acara Focus Grup Discussion (FGD) yang di selenggarakan NASPCI di Jakarta, Kamis (8/12).
Adapun tujuan digelarnya FGD yang merupakan kelanjutan dari FGD sebelumnya, pria yang akrab dipanggil bang Ucok menjelaskan akan dapat menjadi salah satu upaya signifikan guna mewujudkan sinergitas dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan pengguna dan penyedia alutsista TNI yang diproduksi Indhan. "Pada kesempatan ini hatus ada progres kita dalam berkomunikasi untuk membangun Indhan, khususnya industri dirgantara yang lebih baik dan bergairah" katanya.
Diskusi yang bertajuk 'Sinkronisasi antar Pemangku Kepentingan Industri Pertahanan Guna Mendukung Penyiapan Kebutuhan Alutsista TNI' tersebut dihadiri para pakar dan praktisi serta segenap stake holder dari bidang yang terkait. FGD kali ini telah menghasilkan kesatuan pandangan dan pemikiran, beberapa diantaranya adalah menyelaraskan grand strategy industri nasional dengan industri pertahanan nasional. Selain itu disepakati juga bahwa Indhan perlu mempertimbangkan nilai tepat guna dari segi pertahanan, sesuai dengan ancaman keamanan terkini.
Kemudian untuk menyesuaikan pengadaan dan produksi alutsista Indonesia sesuai dengan anggaran pertahanan yang ada dan prioritas yang perlu dipenuhi. (AD)