 |
| KRI Diponegoro 365 TNI AL |
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan, setiap panglima armada seharusnya bertugas di atas kapal, bukan di daratan.
"Panglima armada itu seharusnya di kapal, misalnya panglima armada ketujuh, panglima armada pasifik. Itu di kapal semua," ujar Ade usai membuka Rapat Pimpinan TNI AL di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jumat (20/1/2017).
"Dia boleh di kantor, di darat, kalau sedang istirahat saja ya. Jadi jangan dibolak-balik, panglima armada posnya adalah di kapal," lanjut dia.
Pernyataan itu merupakan jawaban dari pertanyaan wartawan soal rencana pembentukan armada TNI AL ketiga RI, armada laut timur. Armada timur ini dibentuk belakangan setelah armada barat dan armada tengah.
Rencananya, TNI AL membangun markas armada timur di Sorong, Papua.
Ade melanjutkan, Indonesia belum memiliki kapal yang berfungsi sebagai markas tempat kendali operasi dilakukan.
Ade meminta hal itu tidak menjadi alasan para panglima armada tidak menjalakan tugas pokoknya.
"Dalam bahasa perang, dia tetap harus berani di atas kapal, jangan di darat. Keliru," ujar dia.
Sesuai kajian TNI AL sejak 2004, Komando Armada RI Kawasan Barat nantinya memiliki kewenangan wilayah di seluruh perairan di Pulau Sumatera (ALKI I).
Sementara, Komando Armada RI Kawasan Tengah memiliki wewenang atas wilayah perairan.
KSAL Ingatkan Gelar Pasukan Harus Diiringi Kesiapan Logistik
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan, perluasan gelar pasukan di Indonesia harus diiringi dengan kesiapan logistik.
"Seiring gelar pasukan atau pangkalan, harus juga tersedia kebutuhan logistik," ujar Ade usai membuka rapat pimpinan TNI AL di Kompleks Mabes TNI AL, Cilangkap, Jumat (20/1/2017).
Logistik utama yang dimaksud, yakni bahan bakar untuk kapal perang. Derah operasi, khususnya bagi TNI AL, harus mudah mengakses logistik.
"Contohnya di Lantamal Tarakan. Dulu waktu masih berbentuk Lanal, operasi di Sulawesi, harus melalui Surabaya dulu, baru bisa ke sana. Sekarang saya harap jangan lagi," ujar Ade.
Efektivitas distribusi logistik sangat erat kaitannya dengan efisiensi suatu operasi. Jangan sampai sebuah operasi gagal lantaran logistik yang tidak memadai.
"Kalau bahan bakar tidak ada, kapal hanya akan duduk saja di pangkalan. Kapal itu akan bisa bermanfaat bagi negara jika berada di laut. Kalau berada di darat, hanya seonggok besi yang tidak ada nilainya," ujar dia.
Atas dasar ini pula, penempatan pasukan yang baru juga akan lebih mempertimbangkan akses logistik.
"Kami harapkan disposisi markas komando bisa di-setting dengan pertimbangan dukungan logistik. Karena bagaimanapun juga kapal perang, operasinya mengandalkan kebutuhan logistik," ujar dia.
Diberitakan sebelulmnya, TNI Angkatan Laut akan membentuk armada ketiga. Indonesia pun akan memiliki tiga armada, yakni Armada RI Kawasan Barat, Armada RI Kawasan Tengah dan Armada RI Kawasan Timur.
Sesuai kajian TNI AL sejak 2004, Komando Armada RI Kawasan Barat nantinya memiliki kewenangan wilayah di seluruh perairan di Pulau Sumatera (ALKI I) dan sebagian kecil Pulau Jawa dengan markas di Jakarta.
Sementara, Komando Armada RI Kawasan Tengah memiliki wewenang atas wilayah perairan sekitar Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan (ALKI II) dengan markas di Surabaya.
Adapun, Komando Armada RI Kawasan Timur nantinya menjangkau wilayah perairan di Pulau Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua (ALKI III). Markas armada ini tengah masa pembangunan, yakni di Sorong, Papua.
Sumber : http://www.kompas.com/